5 Oktober 2020, Omnibus Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR RI ditengah meluasnya gelombang penolakan rakyat dan berbagai kontroversi serta masifnya penyebaran Pandemi Covid-19 di tanah air . Berbagai pihak menilai Omnibus Cipta Kerja hanya menguntungkan More...
7 Tahun Berdirinya PPMAN Tanggal 26 September 2013, tujuh tahun lalu menjadi moment penting menyatukan tekad bersama untuk merumuskan sebuah program pembelaan terhadap Masyarakat Adat. Organisasi Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) terbe More...
Pembacaan Manifesto Politik Agraria oleh Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) pada peringatan Hari Tani Nasional 2020 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 #HTN2020 #60TahunUUPA #ReklaimingTanahAir #SahkanRUUMasyarakatAdat #JalankanReformaAgrar More...
Info terkini pasca bentrok dengan Pihak PTPN II kembali mengejar Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Durian Selemak yang mencoba mempertahankan wilayah adat dari alat buldozer yang menghancurkan wilayah adat mereka. Pihak Perusahaan dibantu Aparat mel More...
Kabar Komunitas Bentrok Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampung Durian Selemak dengan Pihak PTPN II yang merampas wilayah adat Oleh Santo (INFOKOM PW AMAN Sumatera Utara) #SahkanRUUMasyarakatAdat #Tolakomnibuslaw #SumateraUtara #DurianSelemak #RakyatPenun More...
Gerakan Masyarakat Adat dan Reforma Agraria sering ditafsirkan anti pembangunan, modernisasi atau bahkan investasi. Padahal UUD 1945 dan UU Pokok Agraria mengakui wilayah adat sebagai kesatuan. Sehingga hak menguasai Negara atas tanah dalam wilayah adat t More...
Penanganan kasus dan perlindungan terhadap penghormatan Masyarakat Adat yang dijalankan pemerintah, meski Indonesia telah tandatangani UNDRIP, nyatanya implementasi di lapangan sama sekali tidak menunjukkan komitmen sebab pemerintah justru melakukan pelan More...
Demi terwujudnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat serta seluruh hak konstitusionalnya, Penyusunan RUU Masyarakat Adat bersama masyarakat semestinya menjadi proritas DPR RI saat ini. RUU Masyarakat Adat yang diusulkan oleh Koalisi CSO dan Masyara More...
13 Tahun sejak Deklarasi PBB atas Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) ditetapkan dalam sidang umum PBB, dan Indonesia menjadi salah satu Negara yang ikut mendukung dan menandatangai deklarasi tersebut, nyatanya implementasi terhadap Masyarakat Adat belum ter More...
Masyarakat Adat dapat menjadi jembatan untuk mengharmonisasikan kebijakan sektoral. Sehingga draft RUU Masyarakat Adat yang adat saat ini perlu mengatur terkait proses efiensi birokrasi untuk menetapkan wilayah adat. #SahkanRUUMasyarakatAdat #JegalOmnibus More...