5 Oktober 2020, Omnibus Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR RI ditengah meluasnya gelombang penolakan rakyat dan berbagai kontroversi serta masifnya penyebaran Pandemi Covid-19 di tanah air . Berbagai pihak menilai Omnibus Cipta Kerja hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan justru merugikan pekerja serta berdampak pada ekonomi, sosial budaya Masyarakat Adat. Sejauh mana Undang-Undang (UU) baru ini akan memengaruhi kehidupan Masyarakat Adat kedepannya? Simak pernyataan Sekjen AMAN Rukka Sombol More...
7 Tahun Berdirinya PPMAN Tanggal 26 September 2013, tujuh tahun lalu menjadi moment penting menyatukan tekad bersama untuk merumuskan sebuah program pembelaan terhadap Masyarakat Adat. Organisasi Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) terbentuk melalui Konferensi Nasional Pertama para Advokat Masyarakat Adat se-Nusantara, di Kampung Adat Sassa’, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ketua Umum PPMAN memanggil para advokat muda untuk bersama mengumpulkan kekuatan dan menjadi tombak peris More...
Pembacaan Manifesto Politik Agraria oleh Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) pada peringatan Hari Tani Nasional 2020 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 #HTN2020 #60TahunUUPA #ReklaimingTanahAir #SahkanRUUMasyarakatAdat #JalankanReformaAgrariaSejati #JegalOmnibusCilaka https://ia601501.us.archive.org/34/items/pembacaan-mainfesto-politik-reforma-agraria_202009/Pembacaan%20Mainfesto%20Politik%20Reforma%20Agraria.mp3 Download
Info terkini pasca bentrok dengan Pihak PTPN II kembali mengejar Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Durian Selemak yang mencoba mempertahankan wilayah adat dari alat buldozer yang menghancurkan wilayah adat mereka. Pihak Perusahaan dibantu Aparat melakukan kekerasan dan penahanan paksa Masyarakat Adat #SahkanRUUMasyarakatAdat #Tolakomnibuslaw #SumateraUtara #DurianSelemak #RakyatPenunggu https://ia601500.us.archive.org/15/items/live-report-kabar-terkini/Live%20Report%20Kabar%20Terkini.mp3 D More...
Kabar Komunitas Bentrok Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampung Durian Selemak dengan Pihak PTPN II yang merampas wilayah adat Oleh Santo (INFOKOM PW AMAN Sumatera Utara) #SahkanRUUMasyarakatAdat #Tolakomnibuslaw #SumateraUtara #DurianSelemak #RakyatPenunggu https://ia801506.us.archive.org/33/items/bentrok-masyarakat-adat-rakyat-penunggu_202009/Bentrok%20Masyarakat%20Adat%20Rakyat%20Penunggu.mp3 Download
Gerakan Masyarakat Adat dan Reforma Agraria sering ditafsirkan anti pembangunan, modernisasi atau bahkan investasi. Padahal UUD 1945 dan UU Pokok Agraria mengakui wilayah adat sebagai kesatuan. Sehingga hak menguasai Negara atas tanah dalam wilayah adat tidak berlaku langsung dan harus diakui penyerahannya oleh pemegang wilayah adat serta adanya persetujuan yang dikeluarkan oleh Masyarakat Adat. Jadi, wilayah adat bukan pemberian Negara, harus ada persetujuan otentik apabila Negara membutuhkanny More...
Penanganan kasus dan perlindungan terhadap penghormatan Masyarakat Adat yang dijalankan pemerintah, meski Indonesia telah tandatangani UNDRIP, nyatanya implementasi di lapangan sama sekali tidak menunjukkan komitmen sebab pemerintah justru melakukan pelanggaran HAM dengan membiarkan itu terjadi. Hal apa saja yang berhasil dirangkum oleh Lembaga Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi Masyarakat Adat hingga saat ini ? Simak Podcast “Satu Dekade RUU Masyarakat Adat” bersama Siti Rakhm More...
Demi terwujudnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat serta seluruh hak konstitusionalnya, Penyusunan RUU Masyarakat Adat bersama masyarakat semestinya menjadi proritas DPR RI saat ini. RUU Masyarakat Adat yang diusulkan oleh Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat bukan saja membantu DPR RI dalam proses penyusunan, melainkan proses membangun demokratisasi rakyat dalam pembentukan perundang-undangan yang lebih baik. Bagaimana Laode M Syarif bisa mengatakan, bahwa Negara More...
13 Tahun sejak Deklarasi PBB atas Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) ditetapkan dalam sidang umum PBB, dan Indonesia menjadi salah satu Negara yang ikut mendukung dan menandatangai deklarasi tersebut, nyatanya implementasi terhadap Masyarakat Adat belum terlihat jelas. Lalu bagaimana dengan perjuangan RUU Masyarakat Adat selama satu dekade ini dan bagaimana masa depan pemenuhan hak Masyarakat Adat di Indonesia? Simak jawaban dari Direktur Jendral HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Podcast RGA More...
Masyarakat Adat dapat menjadi jembatan untuk mengharmonisasikan kebijakan sektoral. Sehingga draft RUU Masyarakat Adat yang adat saat ini perlu mengatur terkait proses efiensi birokrasi untuk menetapkan wilayah adat. #SahkanRUUMasyarakatAdat #JegalOmnibusCilaka #MiniPodcastRGA https://ia801508.us.archive.org/0/items/mini-podcast-6-ruu-masyarakat-adat/Mini%20Podcast%20%236%20RUU%20Masyarakat%20Adat.mp3 Download