Bincang Masyarakat Adat Bersama Muhammad Arman: Urgensi Undang-Undang Masyarakat Adat Undang-Undang Masyarakat Adat adalah mandat konstitusi dan janji Presiden Joko Widodo. AMAN dan berbagai kelompok masyarakat sipil telah mengajukan draf Rancangan Undang More...
Kabar Komunitas Bentrok Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampung Durian Selemak dengan Pihak PTPN II yang merampas wilayah adat Oleh Santo (INFOKOM PW AMAN Sumatera Utara) #SahkanRUUMasyarakatAdat #Tolakomnibuslaw #SumateraUtara #DurianSelemak #RakyatPenun More...
Gerakan Masyarakat Adat dan Reforma Agraria sering ditafsirkan anti pembangunan, modernisasi atau bahkan investasi. Padahal UUD 1945 dan UU Pokok Agraria mengakui wilayah adat sebagai kesatuan. Sehingga hak menguasai Negara atas tanah dalam wilayah adat t More...
Penanganan kasus dan perlindungan terhadap penghormatan Masyarakat Adat yang dijalankan pemerintah, meski Indonesia telah tandatangani UNDRIP, nyatanya implementasi di lapangan sama sekali tidak menunjukkan komitmen sebab pemerintah justru melakukan pelan More...
Demi terwujudnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat serta seluruh hak konstitusionalnya, Penyusunan RUU Masyarakat Adat bersama masyarakat semestinya menjadi proritas DPR RI saat ini. RUU Masyarakat Adat yang diusulkan oleh Koalisi CSO dan Masyara More...
13 Tahun sejak Deklarasi PBB atas Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) ditetapkan dalam sidang umum PBB, dan Indonesia menjadi salah satu Negara yang ikut mendukung dan menandatangai deklarasi tersebut, nyatanya implementasi terhadap Masyarakat Adat belum ter More...
Masyarakat Adat dapat menjadi jembatan untuk mengharmonisasikan kebijakan sektoral. Sehingga draft RUU Masyarakat Adat yang adat saat ini perlu mengatur terkait proses efiensi birokrasi untuk menetapkan wilayah adat. #SahkanRUUMasyarakatAdat #JegalOmnibus More...
RUU Masyarakat Adat mestinya bisa menjadi jembatan untuk mengimplementasikan atau menurunkan prinsip yang ada dalam UNDRIP. Dan juga menjadi payung Undang-undang untuk penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak Masyarakat Adat serta dasar harmonisasi per More...
Pengakuan hukum dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada Masyarakat Adat yang memiliki hak untuk mengidentifikasi diri sendiri (self-identification) yang kemudian dikonfirmasi oleh masyarakat sekitar dan disahkan oleh Pemerintah. Sehingga Masyarakat More...
Berbicara Indonesia sebagai Negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi dan diakomodir oleh konstitusi. Merujuk pada ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Negara mengakui keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia secara konstitusion More...